.png)
MALANG: Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Batu, melalui IDJEN Talk Show di City Guide11FM membincangkan kerawanan pilkada Kota Batu. Hadir dalam acara tersebut Yogi Eka Cholid Farobi dari Divisi Hukum Bawaslu Batu dan Abdus Salam Dosen Sosiologi UMM.
Dalam paparannya Yogi menyampaikan bahwa bawaslu sudah melakukan pemetaan mengenai Indeks Kerawanan pilkada (IKP), hasil pemetaanya menghasilkan enam kesimpulan:
Penguatan kapasitas bagi jajaran Pengawas Pemilu melalui Supervisi dan Monitoring secara intensif,
Mengoptimalkan koordinasi bersama antara Pengawas dan Penyelenggara Pemilihan serta Sentra Gakkumdu melalui Kegatan Rapat koordinasi, Rapat Koordinasi Teknis, Rapat Kerja Teknis dan Sosialisasi bersama sehingga diperoleh kesepahaman dan kesamaan persepsi
Memberikan imbauan setiap tahapan dan sub tahapan kepada peserta Pemilihan dan Pemangku Kepentingan lain seperti Pemerintah Daerah, ASN/TNI/POLRI sebagai salah satu pencegahan pelanggaran dan sengketa. Selain surat, imbauan dapat dipublikasi melalui Website dan Media Sosial
Memperluas cakupan pengawasan partisipatif kepada masyarakat dan memfokuskan diseminasi informasi pada tema-tema tertentu seperti Anti Politik Uang, lawan Politisasi SARA, HOAX dan Ujaran Kebencian,
Mengoptimalkan keberadan Pojok Pengawasan, Posko Aduan Pemilihan, dan Patroli Pengawasan Pemilihan serta mengintensifkan roadshow ke Peserta Pemilihan sebagai wadah diseminasi informasi dan komunikasi terkait pengawasan Pemilihan, dan
Permohonan pendampingan kepada Sentra Gakkumdu pada setiap penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (di luar TP Pemilu)
Sementara Abdus salam menyampaikan analisisnya mengenai kerawanan dalam pilkada diantaranya
Pertama, bahwa Penyelenggara itu harus mengedepankan integritas dan profesionalitas
Kedua Gakumdu harus berikap sigap dan tegas dalam menangangi kasus atau yang berkaitan dengan gejala atau fenomina yang bisa melahirkan konflik horizontal antar pendukung
Ketiga penyelenggara harus memiliki influencer dan tim media agar masyarakat tidak termakan berita hoax dan kampanye politik hitam dan kampanye negatif yang berpotensi akan memancing keributan antar pendukung
Keempat semua stakeholders mengkampanyekan tolak politik uang
Kelima Media harus menjadi profesional agar masyarakat tercerahkan
jika semua stakeholders bekersama berkolaborasi dan bersinergi dalam melahirkan demokrasi yang berkualitas dan tidak sekadar ritual lima tahunan pungkasnya []
